PEMBAHASAN SOAL CPNS TKD NOMOR 1 - 10
1. Salah satu unsur dasar Wawasan Nusantara adalah wadah yang merupakan batas ruang lingkup wilayah nusantara, ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan (Kepulauan). Konsepsi berpikir atau paradigma Wawasan Nusantara ini dilandasi oleh pemikiran bahwa. . .
A. Pulau pulau dipisahkan oleh laut dan selat
B. Laut yang ditebari oleh pulau pulau
C. Laut dan selat merupakan satu kesatuan
D. Rangkaian pulau pulau dalam laut
JAWABAN:
B. Laut yang ditebari oleh pulau pulau
Laut yang ditebari oleh pulau pulau karena yang dominan lautan bukan daratan atau laut, dan bukan juga selat yang merupakan satu kesatuan.
2. Kemajuan peradaban manusia dalam segala aspeknya mengalami dinamika yang sangat pesat dalam memasuki milenium III. Upaya untuk mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik dapat dilakukan melalui langkah-langkah…
A. Mempertahankan kehidupan budaya turun-temurun secara tradisional
B. Mempersiapkan sumber daya manusia yang dinamis, terbuka, dan demokratis
C. Membangun industrialisasi menyambut tuntutan pasar global
D. Menciptakan budaya masyarakat untuk menghindarkan persaingan penguasaan IPTEK
JAWABAN:
B. Mempersiapkan sumber daya manusia yang dinamis, terbuka, dan demokratis. Perubahan zaman mengiringi kemajuan-kemajuan yang dialami manusia di bumi. Ilmu pengetahuan menjadi pusat kemajuan tersebut sehingga manusia semakin mudah dalam menginginkan setiap keinginan yang dikehendakinya. Hal tersebut akan mencapai pada suatu peradaban manusia yang tinggi. Akan tetapi, peradaban yang tinggi atau kemajuan yang diharapkan manusia tidak akan tercapai jika dia tidak mau berupaya untuk meraihnya. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) mutlak dibutuhkan dalam mewujudkannya. Di samping itu, pola hidup yang dinamis dan terbuka akan semakin memperkuat langkah menuju cita-cita yang diharapkan serta berjiwa demokrat.
3. Prinsip yang terkandung dalam Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut…
A. Kebangkitan nasional
B. Proklamasi kemerdekaan
C. Wawasan nusantara
D. Adanya perasaan senasib.
JAWABAN:
C. Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara, karena wawasan nusantara merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Persatuan Indonesia.
Adapun:
- Kebangkitan nasional merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia bukan prinsip dalam persatuan Indonesia.
- Proklamasi Kemerdekaan juga merupakan salah satu tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.
- Adanya perasaan senasib bukan merupakan prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia tetapi merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.
Adapun:
- Kebangkitan nasional merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia bukan prinsip dalam persatuan Indonesia.
- Proklamasi Kemerdekaan juga merupakan salah satu tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.
- Adanya perasaan senasib bukan merupakan prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia tetapi merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.
4. Ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang menunjukkan dianutnya sistem kabinet presidensial adalah ….
A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
B. Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
C. Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
D. Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
B. Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
C. Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
D. Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
JAWABAN:
A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menunjukkan sistem kabinet presidensial.
Adapun:
- Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
- Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
- Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menunjukkan sistem kabinet presidensial.
Adapun:
- Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
- Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
- Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
5. Perbedaan antara piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain adalah…..
A. Dalam Piagam Jakarta menggunakan istilah Pembukaan, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan istilah mukadimah.
B. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
C. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
D. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata persatuan Indonesia, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata persatuan seluruh bangsa Indonesia
D. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata persatuan Indonesia, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata persatuan seluruh bangsa Indonesia
JAWABAN :
B. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun Perbedaan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PIAGAM JAKARTA
Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia
LIHAT KALIMAT:
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (dalam pembukaan UUD) maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia (piagam Jakarta)
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (dalam pembukaan UUD) maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia (piagam Jakarta)
6. Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat, merupakan pandangan dari …..
A. Teori Mandat
B. Teori Organ
C. Teori Sosiologi Rieker
D. Teori Hukum Objektif
JAWABAN:
C. Teori Sosiologi Rieker.
Menurut Teori Sosiologi Rieker, bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat.
Adapun:
- Teori Mandat bahwa si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena memperoleh mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
- Teori Organ ini bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya, seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, yang semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain.
- Teori Mandat bahwa si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena memperoleh mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
- Teori Organ ini bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya, seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, yang semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain.
- Menurut Teori Hukum Objektif, bahwa dasar hubungan antara rakyat dan Parlemen adalah Solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas
kenegaraannya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.
kenegaraannya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.
7. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966, kecuali….
A. Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi.
C. Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru.
D. Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR
JAWABAN:
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi.
Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
Adapun:
- Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966
8. Pemikiran melakukan amandemen UUD 1945 telah lama dipikirka oleh para pakar. Namun baru pada masa reformasi amandemen dapat dilakukan. Dan yang paling utama dalam amandemen UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia adalah....
A. Pembatasan bentuk alternatif kedaulatan rakyat
B. pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun
C. pembatasan parlemen dan partai politik
D. ditentukannya kuota 30% perempuan dalam parlemen
JAWABAN:
B. Pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun
9. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan ...
A. Untuk melakukan ekspansi ke negara tetangga
B. Bersaing dengan negara tetangga
C. Melakukan pertahanan dari setengah musuh
D. Perkirakan ancaman musuh ke depan
JAWABAN:
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan berdasarkan perkiraan ancaman musuh.
10. Hampir setiap hari Demonstrasi ada di Jakarta. Demonstrasi ini ada dalam berbagai bentuk. Melihat maraknya demonstrasi tersebut dapat digunakan sebagai indikator . . .
A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat
B. MPR tidak berfungsi untuk meningkatnya partisipasi rakyat
C. BPD kurang berfungsi dan meningkatnya kesejahteraan rakyat
D. MA kurang berfungsi dan meningkatnya kesadaran rakyat
JAWABAN:
A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat, karena dengan banyaknya demonstrasi menunjukkan DPR sebagai wakil rakyat kurang berfungsi.
Sampai disini dulu pembahasan soal CPNS Tes Kompetensi Dasar part-1. Jika ingin membeli soal CPNS murah dan lengkap? Silahkan kunjungi disini. Untuk melanjutkan pembahasan soal ini, silahkan kunjungi judul postingan Pembahasan Soal CPNS Tes Kompetensi Dasar Tahun 2013 part 2.
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi.
Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
Adapun:
- Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966
8. Pemikiran melakukan amandemen UUD 1945 telah lama dipikirka oleh para pakar. Namun baru pada masa reformasi amandemen dapat dilakukan. Dan yang paling utama dalam amandemen UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia adalah....
A. Pembatasan bentuk alternatif kedaulatan rakyat
B. pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun
C. pembatasan parlemen dan partai politik
D. ditentukannya kuota 30% perempuan dalam parlemen
JAWABAN:
B. Pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun
9. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan ...
A. Untuk melakukan ekspansi ke negara tetangga
B. Bersaing dengan negara tetangga
C. Melakukan pertahanan dari setengah musuh
D. Perkirakan ancaman musuh ke depan
JAWABAN:
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan berdasarkan perkiraan ancaman musuh.
10. Hampir setiap hari Demonstrasi ada di Jakarta. Demonstrasi ini ada dalam berbagai bentuk. Melihat maraknya demonstrasi tersebut dapat digunakan sebagai indikator . . .
A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat
B. MPR tidak berfungsi untuk meningkatnya partisipasi rakyat
C. BPD kurang berfungsi dan meningkatnya kesejahteraan rakyat
D. MA kurang berfungsi dan meningkatnya kesadaran rakyat
JAWABAN:
A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat, karena dengan banyaknya demonstrasi menunjukkan DPR sebagai wakil rakyat kurang berfungsi.
Sampai disini dulu pembahasan soal CPNS Tes Kompetensi Dasar part-1. Jika ingin membeli soal CPNS murah dan lengkap? Silahkan kunjungi disini. Untuk melanjutkan pembahasan soal ini, silahkan kunjungi judul postingan Pembahasan Soal CPNS Tes Kompetensi Dasar Tahun 2013 part 2.
To Be Continued ...
bisa minta yang format word gan?
BalasHapus